Terkait Tanah “Kahila”, Polres Buton Gelar Coffee Morning

21

Polres Buton menggelar mediasi pasca Penyegelan lokasi Pembangunan Perumahan PT Putera Buton Indonesia. Mediasi dilakukan untuk mencari solusi terkait tanah “Kahila” yang diklaim milik Lembaga Adat Desa Kondowa dan Desa Dongkala.

Acara yang bertajuk Coffee Morning dipusatkan di Aula Darma Endra Dharmalaksana, Kamis, 2 Januari 2020. Hadir pada acara itu, Bupati Buton, Drs. La Bakry, MSi, Ketua DPRD Buton, Hariasi Salad, SH, Sultan Buton, dr. H. La Ode Muhammad Izat Manarfa, MSc Kapolres Buton, AKBP Agung Ramos P Sinaga, Kejari Buton, Wiranto, Koramil Pasarwajo mewakili Dandim Buton. Hadir juga Camat Pasarwajo, Drs. Amruddin, Kades Kondowa, Ruslan, Pemerintah Kelurahan Holimombo, perwakilan masyarakat Desa Dongkala, Kondowa dan Kelurahan Holimombo, Tokoh adat Desa Dongkala, Kondowa, Kelurahan Holimombo, Tokoh adat, Tokoh masyarakat dan Tokoh Pemuda wilayah tanah “Kahila”, dan Pengembang Perumahan PT Putera Buton Indonesia.

Pihak Polres Buton berupaya terus untuk mencegah konflik, sehingga perlu adanya silaturahim. Polemik antara Lembaga Adat dan pihak Pengembang Perumahan tidak berkepanjangan, sehingga berbuntut proses hukum di Kepolisian.

“Secara hukum Polres Buton tidak berwenang menghentikan kegiatan pembangunan BTN Butonesia Kahila Village oleh PT Putera Buton Indonesia, sebelum adanya putusan pengadilan. Pasalnya, pengembang memiliki dasar atau sertifikat untuk melaksanakan aktivitasnya. Kedua belah pihak kiranya dapat menyelesaikan masalah ini berdasarkan prinsip dan ajaran leluhur Buton,” kata Kapolres Buton.

Hariasi Salad, SH, Ketua DPRD Buton pada kesempatan itu mengharapkan masing-masing pihak untuk saling menahan diri, sehingga tdk terjadi konflik yg berkepanjangan. Kedua belah pihak untuk saling mencari solusi yang terbaik dengan tidak mempetahankan ego masing-masing, sehingga tali silahturahmi dan persaudaraan yang sudah dipupuk dari ratusan tahun yg lalu akan tetap terjaga,” kata Politisi Golkar Buton ini.

Bupati Buton, Drs. La Bakry, MSi mengatakan permasalahan tanah “Kahila” ini erat kaitannya dengan persoalan adat. Olehnya itu, Pemerintah Kabupaten Buton akan mefasilitasi Parabela dan Tokoh Adat untuk menyelesaikan permasalahan ini bersama dengan kelembagaan adat Kesultanan Buton. “Kita akan mencari jalan tampa merugikan kedua belah pihak,” kata pasangan Wabup, Iis Elianti ini.

Hal senada juga diungkapkan Sultan Buton, H. La Ode Muhammad Izat Manarfa. “Kami meminta kedua belah pihak agar bisa menahan diri. Sebab wilayah atau kadie tersebut harus dikelola bersama, sesuai dengan adat,”
kata Mantan Kadis Kesehatan Provinsi Sultra ini.

Oody20

- Advertise -
Hosting Unlimited Indonesia