Satgas COVID-19: Gelaran Pilkada Perparah Wabah Corona

18

Juru bicara satgas penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan berbagai acara menjelang pilkada serentak 2020, ikut andil dalam penambahan kasus baru virus corona yang semakin hari semakin tinggi. Jumlah kasus baru virus corona pada Kamis (24/9), katanya, mencapai rekor tertinggi, yakni 4.634.

“Kami masih melihat penambahan kasus positif yang cukup tinggi dan ini juga terkait dengan Pilkada,” ungkap Wiku dalam telekonferensi pers, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9).

Wiku mengaku, prihatin dengan keputusan ara bakal calon kepala daerah yang masih mengadakan acara yang mengundang kerumunan orang di tengah pandemi.

Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9) mengatakan Gelaran jelang Pilkada Serentak 2020 perparah pandemi (Setpres RI)


Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9) mengatakan Gelaran jelang Pilkada Serentak 2020 perparah pandemi (Setpres RI)

“Apapun alasannya sudah sepatutnya bahwa wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat betul-betul dapat melindungi rakyatnya, keselamatan rakyatnya sehingga semua pesta demokrasi bisa dijalankan dengan baik,” imbuhnya.

Ia mengapresiasi kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merevisi peraturan KPU (PKUPU) nomor 13 tahun 2020.Peraturan yang direvisi ini melarang seluruh kegiatan yang berpotensi mengundang kerumunan, seperti konser musik, bazar dan perlombaan, dan menjatuhkan sanksi kepada bakal calon kepala daerah yang melanggarnya.

Masyarakat Sudah Abai Terhadap Protokol Kesehatan

Selain hajatan jelang Pilkada serentak 2020, Wiku menjelaskan penambahan kasus positif corona juga disebabkan oleh sikap masyarakat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan.

“Dan hal ini diperburuk oleh perilaku masyarakat yang masih sering berkerumun sehingga meningkatkan risiko penularan. Seiring dengan jalannya waktu, kami melihat masyarakat semakin lengah abaikan protokol kesehatan. Masyarakat seolah tidak memiliki empati meski telah menyaksikan begitu banyak korban yang muncul setiap hari menjadi kasus positif Covid-19,” paparnya.

Wiku mengatakan, sebagian besar masyarakat Indonesia masih mempunyai stigma negatif terhadap siapapun yang terinfeksi virus ini, sehingga banyak warga enggan untuk menjalani tes. Tidak hanya itu, menurut Wiku, banyak warga yang mengkhawatirkan biaya perawatan yang tinggi bila mereka terbukti positif tertular corona. Padahal, katanya, pemerintah menjamin perawatan hingga sembuh.

“Terakhir kami melihat tren berita bahwa ada berita yang katakan terjadinya konspirasi anti-Covid yang belum tervalidasi dan tidak berbasis pada data ilmiah yang sayangnya masih dipercaya oleh masyarakat. Kami imbau masyarakat betul-betul bisa bekerja sama dengan pemerintah, karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh kolaborasi dengan masyarakat untuk tekan angka penularan,” ujar Wiku.

Angka Kematian Akibat Corona di RI Masih di Atas Rata-Rata Global

Dalam kesempatan ini, Wiku juga mencatat kasus aktif corona di tanah air mencapai 60.064 atau 22,9 persen, sedikit di bawah rata-rata dunia yakni 23,6 persen. Begitu juga dengan angka kesembuhan yang mencapai 191.853 atau 73,2 persen, di bawah rata-rata global, yakni 73,77 persen.

Satgas Covid-19, ujar Wiku, masih berusaha untuk menekan angka kematian. Pasalnya secara kumulatif jumlah kasus meninggal mencapai 10.105 atau 3,9 persen, di atas persentase kematian global (3,05 persen).

Adapun penyumbang angka kesembuhan tertinggi dalam kurun waktu sepekan yakni DKI Jakarta (1540), Jawa Barat (1093), Jawa Tengah (845), Aceh (730) dan Kepulauan Riau (247).

Kapasitas Testing PCR Masih di Bawah Standar WHO

Kapasitas pemeriksaan tes swab atau tes PCR tes diakui Wiku masih di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Meski begitu, kapasitasnya sudah mencapai 62 persen.

“Sesuai dengan target WHO testing minimal adalah satu per 1.000 penduduk per minggu. Indonesia sudah mencapai 62 persen dan menuju 267.000 orang per minggunya,” jelas Wiku.

Untuk menuju standar WHO, Wiku mengaku, Satgas Covid-19 menghadapi banyak kendala, termasuk terbatasnya jumlah tenaga kesehatan yang dapat melakukan tes.

Tes PCR bagi ASN Pemkot Solo di Kompleks Balaikota Solo, Sabtu, 18 Juli 2020. (Foto : Pemkot Surakarta)


Tes PCR bagi ASN Pemkot Solo di Kompleks Balaikota Solo, Sabtu, 18 Juli 2020. (Foto : Pemkot Surakarta)

“Pemerintah sedang berupaya tentukan harga terendah testing PCR agar dapat terjangkau masyarakat. Dan satgas Covid mendorong kolaborasi antara pemerintah swasta dan masyarakat untuk dapat terus meningkatkan jumlah pemeriksaan sehingga bisa mencapai target yang direkomendasikan WHO,” jelasnya.

Adapun upaya yang sejauh ini dilakukan guna meningkatkan jumlah testing per harinya adalah pengadaan penyediaan reagen baik dari pemerintah pusat maupun daerah, serta mengefektifkan jumlah laboratorium yang saat ini jumlahnya sudah lebih dari 300 laboratorium di seluruh Indonesia.

Pemerintah, melalui Kemenristek/BRIN, kata WIku, sedang mengembangkan pembuatan paspor kesehatan atau Health Pasport, yang diharapkan dapat meningkatkan keefektifan pelacakan kasus positif Covid-19 di seluruh Indonesia.

Pemerintah Siapkan Hotel untuk Isolasi Mandiri di Seluruh Indonesia

Satgas Covid-19 yang dipimpin oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, ujar Wiku, telah bekerja sama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk menyediakan hotel bintang dua dan tiga di sembilan provinsi prioritas, untuk digunakan sebagai tempat isolasi mandiri pasien Covid-19.

Wiku mencatat, di Sumatera Utara tersedia enam hotel (449 kamar), Jawa Barat 17 hotel (949 kamar), DKI Jakarta 31 hotel (4.116 kamar), Jawa Timur 16 hotel (2.160 kamar), Bali 10 hotel (1.559 kamar), Kalimantan Selatan 13 hotel (992 kamar) dan Papua 3 hotel (1.797 kamar).

Vaksin Covid-19 Bukan Solusi Atasi Pandemi

Wiku menegaskan, langkah efektif untuk mengatasi pandemi sebenarnya adalah dengan berdisiplin mematuhi protokol kesehatan dan bukan dengan vaksin. Menurutnya, vaksin merupakan salah satu intervensi untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.

“Kami ingin sampaikan bahwa satgas selalu menekankan bahwa vaksin tidak bisa dijadikan tumpuan untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Kami mohon masyarakat tidak bertumpu pada vaksin, masyarakat harus patuh terhadap protokol kesehatan demi selamatkan diri dan orang lain,” kata Wiku. [gi/ab]

(VOA Indonesia)

- Advertise -
Hosting Unlimited Indonesia