Pidato Perdana Jokowi di Sidang Umum PBB Dinilai Terlalu Berhati-hati

19

Pengamat Hubungan Internasional (HI) di Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, menyebut Presiden Joko Widodo terlihat sangat berhati-hati sewaktu berpidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung secara virtual pada Selasa (22/9) malam.

Dalam pidato perdananya yang berdurasi sembilan menit 25 detik ini, Jokowi menekankan komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Pidato Jokowi, imbuh Reza, singkat, padat, terstruktur dan terarah. Namun, konteks dari kalimat yang disampaikan tidak jelas.

Paparan tentang Palestina, imbuh Reza, sebaiknya ditambah satu kalimat untuk menjelaskan masalah struktural yang menyebabkan kondisi Palestina tidak berubah hingga kini.

“Kemudian hendaknya beliau bilang Indonesia sudah memperjuangkan Palestina dari tahun 1955. Kemudian sambung ke berbagai persidangan GNB, bersambung ke sampai akhirnya ada namanya New Asia Africa Strategic Partnership,” ungkap Reza kepada VOA di Jakarta, Rabu (23/9)

Reza mengatakan mantan wali kota Solo ini juga menyinggung konflik besar di dunia, tetapi tidak menyebut secara spesifik negara mana saja yang dimaksud. Padahal, imbuh Reza, masih banyak konflik di dunia, antara lain di Korea, Laut China Selatan, dan Laut China Timur.

Reza menduga, Jokowi tidak ingin pidato perdananya menimbulkan konflik dengan negara lain.

“Memang sensitif kalau sampai menyebut nama negara ya, khawatir mengundang polemik, dan beliau sangat hati-hati tadi, tidak menyebut nama negara. Ya bagus, kita tidak mengundang penafsiran dari Amerika, China dan dari negara-negara lain,” paparnya.

Lobi utara kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tampak sepi saat pelaksanaan Sidang Umum ke-75 yang digelar secara virtual karena pandemi virus corona.


Lobi utara kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tampak sepi saat pelaksanaan Sidang Umum ke-75 yang digelar secara virtual karena pandemi virus corona.

Hal lain yang menarik, ujar Reza, adalah dalam pidatonya Jokowi menggunakan Bahasa Indonesia. Menurutnya, hal ini merupakan langkah tepat untuk mengangkat harkat dan martabat Indonesia di kancah internasional.

“Beliau menggunakan Bahasa Indonesia. Ini kita harus bangga bahwa kita menggunakan Bahasa Indonesia dalam forum ini, kemudian beliau juga mengatakan ada beberapa kata dalam Bahasa Inggris,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana.

Kepada VOA, Hikmahanto mengatakan pidato perdana Jokowi menekankan pada tiga isu penting yakni kondisi pandemi, persaingan antar negara-negara besar, dan masalah perebutan vaksin Covid-19 yang mungkin akan muncul kalau vaksin tersebut sudah tersedia.

Isu tersebut, ujarnya sudah sesuai dengan ekspektasi dan cukup bijak.

“Pertama, kalau kita lihat (pidatonya) antara Trump dan Xin Jin Ping itu kayaknya ada perdebatan di antara mereka, tapi justru Pak Jokowi lebih bijak dengan mengatakan bahwa satu tidak seharusnya di masa pandemi negara-negara itu saling mengganggu hak berdaulat negara masing-masin. Itu penting,” jelas Hikmahanto.

Lanjutnya, terkait vaksin, Jokowi mengingatkan PBB agar senantiasa memiliki langkah konkret dalam upaya mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi apabila vaksin Covid-19 yang efektif sudah tersedia.

“PBB harus punya peran. Jadi PBB istilahnya jangan hanya melukis di langit. Artinya, ngomong macam-macam, tapi tidak ada konkretnya,” imbuhnya.

Sebuah layar menampilkan siaran pidato Presiden Donald Trump di ruangan konferensi yang kosong dalam Sidang Umum PBB ke-75 di New York, Selasa, 22 September 2020. (Foto: Reuters)


Sebuah layar menampilkan siaran pidato Presiden Donald Trump di ruangan konferensi yang kosong dalam Sidang Umum PBB ke-75 di New York, Selasa, 22 September 2020. (Foto: Reuters)

Terkait Palestina, ia menilai Jokowi hanya mengulang pernyataan komitmen Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina, sehingga menurutnya tidak ada yang spesial dengan pernyataan tersebut.

Sebelumnya, dalam pidatonya di Sidang Umum PBB terkait Palestina, Jokowi mengatakan prinsip Dasa Sila Bandung yang dicapai dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada 1955, adalah untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan menghormati hukum internasional.

“Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di Konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya,” tegas Jokowi.

Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap merebaknya pandemi virus corona dan perpecahan yang masih saja terjadi sampai detik ini.

“Jika perpecahan dan rivalitas terus terjadi, maka saya khawatir pijakan bagi stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah atau bahkan akan sirna. Dunia yang damai, stabil dan sejahtera semakin sulit diwujudkan,” ujarnya.

Lanjut Jokowi, Indonesia menginginkan adanya kesetaraan bagi semua negara dalam memperoleh akses terhadap vaksin Covid-19 yang aman dan dengan harga yang terjangkau. Maka dari itu, diperlukan kerja sama antar semua negara untuk mewujudkan hal tersebut. Jokowi juga menekankan pentingnya re-aktivasi ekonomi secara bertahap, dengan tetap mengutamakan kesehatan warga di seluruh dunia. [gi/ab]

(VOA Indonesia)

- Advertise -
Hosting Unlimited Indonesia