KADIN: Hampir 6.700 Perusahaan Daftar Program Vaksinasi Gotong Royong

17

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengungkapkan sebanyak 6.689 perusahaan sudah mendaftar untuk ikut berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 gotong royong. Menurutnya, jumlah tersebut tercapai hanya dalam waktu dua minggu.

“Kita melihat jenis perusahaannya macam-macam ada padat karya, kemudian berbagai sektor seperti manufaktur, perbankan, transportasi, segala macam sektor tentu saja ada. Dan kalau kami melihat kan ini dibuka jadi memang tidak hanya untuk perusahaan swasta nasional, jadi PMA, PMDN malah UMKM juga diperbolehkan untuk berpartisipasi. Jadi semua terbuka,” ujarnya dalam telekonferensi pers di Jakarta, Selasa (23/2).

Ia pun menegaskan bahwa tujuan daripada vaksinasi gotong royong ini murni untuk membantu dan membiayai vaksinasi COVID-19 bagi para karyawannya secara gratis dan tidak ada unsur komersial sama sekali. Selain itu, program ini merupakan optional atau sukarela, sehingga tidak semua perusahaan wajib mengikutinya, karena ia memahami banyak perusahaan yang sangat terdampak akibat adanya pandemi ini.

Shinta juga menegaskan bahwa gaji karyawan tidak akan dipotong sama sekali oleh perusahaan karena adanya program vaksinasi itu.

Wakil Ketua Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani dalam telekonferensi pers di Jakarta, Selasa (23/2). (Foto: VOA).


Wakil Ketua Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani dalam telekonferensi pers di Jakarta, Selasa (23/2). (Foto: VOA).

Sampai saat ini, pihaknya pun masih menunggu aturan main dari pemerintah yang masih digodok sampai detik ini terkait tata cara pelaksanaannya. Ia juga memastikan bahwa vaksin yang digunakan dalam vaksinasi gotong royong ini, akan berbeda dengan vaksin gratis yang digunakan oleh pemerintah saat ini.

“Yang paling penting adalah kita tidak akan tumpang tindih karena format pendataan yang dipakai oleh KADIN adalah yang didapatkan dari pemerintah. Jadi pemerintah kita minta menggunakan format yang sama, jadi nantinya one data system, semuanya akan dikelola pendataannya oleh pemerintah, jadi gak mungkin akan overlapping,” tuturnya.

Antuasiasme Tinggi

Shinta juga mengungkapkan alasan utama melakukan program vaksinasi gotong royong ini adalah demi mempercepat terbentuknya kekebalan komunitas atau herd immunity. Dengan begitu, kegiatan perekonomian bisa segera pulih, dan perusahaan tersebut bisa bekerja atau berproduksi secara normal.

“Kalau kita lihat antusiasme tinggi itu kenapa? Karena kita biaya untuk melakukan tes rapid antigen saja, itu bayangkan berapa besar setiap kali kita melakukan testing. Jadi kalau seluruh karyawan ini yang secara regular itu memakan biaya yang sangat tinggi, dan itu juga saya rasa menjadi satu pertimbangan bagi perusahaan, daripada terus menerus tidak terselesaikan, bagaimana memutus rantainya? Harus ada vaksinasi, jadi mungkin biaya dikeluarkan lebih baik untuk vaksinasi daripada terus menerus tidak terselesaikan masalah COVID ini,” tuturnya.

Vaksinasi Massal Covid-19 Pemerintah Tetap Prioritas

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator PMO Komunikasi Publik KCP-PEN Arya Sinulingga memastikan bahwa program vaksinasi mandiri yang dilakukan oleh korporasi ini tidak akan mengganggu program vaksinasi massal COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah terutama untuk kelompok masyarakat prioritas.

Koordinator PMO Komunikasi Publik KPC PEN Arya Sinulingga dalam telekonferensi pers di Jakarta, Selasa (23/2). (Foto:VOA)


Koordinator PMO Komunikasi Publik KPC PEN Arya Sinulingga dalam telekonferensi pers di Jakarta, Selasa (23/2). (Foto:VOA)

Arya pun mengibaratkan program tersebut layaknya seperti perusahaan yang membantu pemerintah dalam menanggulangi bencana alam seperti gempa bumi atau banjir lewat program corporate social responsibility (CSR) masing-masing perusahaan.

“Bahwa teman-teman dari pengusaha mengumpulkan supaya mereka bisa membantu. Namanya membantu tentu sukarela, dan mereka membantunya dengan cara melakukan vaksinasi terhadap karyawannya. Apalagi ini tidak ada sangkut pautnya dengan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, artinya tidak menyerobot apa yang dikerjakan oleh pemerintah, tidak mengambil hak orang lain,” ungka Arya.

Ia pun memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut harus memberikan vaksin COVID-19 kepada karyawannya secara gratis, dan tanpa ada pemotongan apapun gaji. Selain itu, pengadaan vaksinasi gotong royong ini akan dilakukan oleh PT Bio Farma (Persero) dan akan diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tantangan Program Vaksinasi Mandiri

Arya juga mengakui ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam melangsungkan program vaksinasi COVID-19 secara mandiri ini. Diantaranya adalah bagaimana mendapatkan vaksin, mengingat jumlahnya di dunia pada saat ini pun masih sangat terbatas dan diperebutkan oleh banyak negara.

“Kalaupun kita punya niatan tapi belum dapat vaksinnya gimana? Di dunia ini lagi bertempur semua untuk merebut vaksin ini. Dan kita berusaha juga supaya, vaksin ini tidak mahal sehingga teman-teman pengusaha bisa mendapatkan vaksin ini dengan harga normal, bukan mahal,” kata Arya.

Seorang tenaga kesehatan menerima suntikan dosis kedua vaksin COVID-19 di sebuah rumah sakit di Sidoarjo, Jawa Timur, 29 Januari 2021. (Foto: Umarul Faruq/Antara Foto via Reuters)


Seorang tenaga kesehatan menerima suntikan dosis kedua vaksin COVID-19 di sebuah rumah sakit di Sidoarjo, Jawa Timur, 29 Januari 2021. (Foto: Umarul Faruq/Antara Foto via Reuters)

Selanjutnya, tantangan lainnya adalah menanggulangi berbagai berita-berita bohong atau hoaks terkait hal ini. Menurutnya, masih banyak kalangan masyarakat yang menolak skema tersebut. Padahal menurut Arya, program ini akan sangat membantu pemerintah untuk mempercepat vaksinasi COVID-19.

“Banyak pelintiran-pelintiran atau gosip yang dibangun, bahwa vaksin gotong royong ini untuk orang kaya. Padahal itu untuk buruh-buruh mereka, karyawan mereka, sangat wajar juga mereka mendapatkan karena kan mereka juga rentan terpapar COVID. Jadi kalau dikatakan untuk orang kaya, buruh kan bukan orang kaya?. Jadi sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan mengenai bahwa ini untuk orang kaya,” tuturnya.

Persentase Vaksin Gotong Royong

Ditambahkannya, sejauh ini pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan beberapa perusahaan penyediaan vaksin COVID-19, termasuk Sinopharm. Namun, ia menegaskan bahwa Indonesia belum memperoleh kesepakatan dengan produsen vaksin itu.

Pihaknya pun masih menunggu data final dari KADIN Indonesia terkait jumlah keseluruhan karyawan yang akan divaksinasi nanti.

Menurut Arya, jumlah vaksin yang dibutuhkan untuk vaksinasi gotong royong ini sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan vaksinasi massal COVID-19 yang digelar pemerintah, yang mencapai 426 juta dosis vaksin.

“Tapi sebenarnya kalau kami hitung ini sangat kecil. Perhitungan kita antara 5-10 juta (dosis) saja. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan apa yang kita pesan untuk vaksin untuk gratis, itu kecil sekali persentasenya. Pengaruhnya terhadap keseluruhan kecil tapi namanya orang mau bantu kita harus terima, ” pungkasnya. [gi/ab]

(VOA Indonesia)

- Advertise -
Hosting Unlimited Indonesia