Indonesia Prioritaskan Pemulangan Pengungsi Rohingya ke Rakhine, Myanmar

29

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan informasi soal 99 pengungsi etnis Rohingya yang masuk ke Indonesia pada 24 Juni lalu dalam pertemuan khusus menteri luar negeri ASEAN-Australia yang dilakukan secara virtual, hari Selasa (30/6).

Para pengungsi itu terdiri dari 43 orang dewasa, yaitu 30 perempuan dan 13 laki-laki. Juga 56 anak-anak di bawah 18 tahun yang terdiri 43 perempuan dan 13 laki-laki. Mayoritas dari mereka sudah memiliki kartu dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), yang berarti mereka telah resmi berstatus pengungsi dan mendapatkan hak internasional perlindungan di bawah UNHCR.

Dalam kesempatan itu, Menlu Retno juga menyampaikan bahwa atas nama kemanusiaan, Indonesia memutuskan untuk sementara menerima para pengungsi tersebut ditengah situasi yang penuh tantangan termasuk pandemi Covid-19.

Warga Aceh membantu para pengungsi Rohingya turun dari kapal mereka di pantai Aceh utara (foto: Antara/Rahmad/ via REUTERS).
Warga Aceh membantu para pengungsi Rohingya turun dari kapal mereka di pantai Aceh utara (foto: Antara/Rahmad/ via REUTERS).

Selain faktor kemanusiaan, lanjutnya, Indonesia akan mendalami lebih jauh kemungkinan mereka adalah korban penyelundupan dan perdagangan manusia. Dia juga menambahkan agar negara di kawasan terus meningkatkan kerjasama melawan kejahatan lintas negara termasuk perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

Tanpa kerjasama dengan negara lain maka kata Retno akan sulit untuk memerangi kejahatan lintas negara ini.

“Prioritas utama adalah membawa kembali para pengungsi Rohingya ke negara asalnya di Rakhine State dengan cara yang aman, sukarela dan bermartabat. Oleh karena itu saya menekankan bahwa situasi kondusif di Rakhine harus segera diciptakan. Apabila tidak maka penderitaan orang-orang Rohingya akan terus berlanjut,” ujar Menlu Retno.

Menlu RI Retno Marsudi pada pertemuan khusus Menlu ASEAN-Australia yang dilakukan secara virtual Selasa (30/6). (foto: Kemlu RI)
Menlu RI Retno Marsudi pada pertemuan khusus Menlu ASEAN-Australia yang dilakukan secara virtual Selasa (30/6). (foto: Kemlu RI)

Lebih lanjut Retno menambahkan fase pertolongan darurat telah dilakukan dan mereka semua dalam kondisi sehat. Kebutuhan pangan dan kesehatan telah dipenuhi.

Para pengungsi itu juga telah di-tes Covid-19 dan hasilnya semua negatif. Mereka kini ditampung sementara di bekas kantor imigrasi Lokhseumawe dan mulai 1 Juli rencananya akan dipindahkan ke lokasi yang lebih baik sarananya yaitu di Balai Latihan Kerja Meunasah di Lhokseumawe.

Kementeriannya lanjut Menlu Retno terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah serta UNHCR dan IOM.

“Kementerian luar negeri juga sudah berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM. Baik UNHCR dan IOM menyampaikan apresiasi kepada Indonesia yang untuk sementara menerima para migran tersebut. Koordinasi akan terus dilakukan dengan UNHCR dan dengan IOM. Semrentara itu untuk mempertebal koordinasi dengan tim yang ada di Aceh Utara maka tim dari Kementerian luar negeri bersama dengan tim satgas dari Kemenkopolhukan dan Kemendagri, Imigrasi, Polri atau tim dari Jakarta akan ke Aceh, Rabu pagi (1/7),” ujar Retno.

Amnesty International Indonesia menyatakan perlindungan resmi dan menyeluruh dari pemerintah pusat harus segera diberikan kepada para pengungsi tersebut. Pemerintah Indonesia juga harus segera mengaktifkan kembali dialog regional untuk menyelamatkan pengungsi Rohingya lainnya yang masih berada di lautan. Komunikasi regional juga harus segera mengakhiri penderitaan mereka dengan melakukan langakah-langkah yang diamanatkan oleh hukum internasional.

Pengamat Serukan Pemerintah Tetap Perkuat Mekanisme Hankam

Dr. Teuku Rezasyah, Pengamat Hubungan Internasional (foto: courtesy).
Dr. Teuku Rezasyah, Pengamat Hubungan Internasional (foto: courtesy).

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah mengatakan pemerintah Indonesia harus melakukan berbagai mekanisme kesehatan, keimigrasian, kamtibmas dan juga mekanisme pertahanan dan keamanan.

“Karena tidak mustahil, tidak murni pengungsi, pasti ada orang-orang yang punya masalah dengan Kamtibmas, pertahanan dan keamanan akibat kondisi yang ada di Rohingya. Dan kemudian melakukan langkah-langkah di dalam negeri untuk mengawasi dan juga memfasilitasi,” ungkap Rezasyah.

Rezasyah menilai dialog regional penting namun dilakukan dengan tidak menempatkan Myanmar sebagai tertuduh. [fw/em]

(VOA Indonesia)

- Advertise -
Hosting Unlimited Indonesia