Indonesia Desak Myanmar Bebaskan Semua Tahanan Politik, Termasuk Suu Kyi

17

Dalam jumpa pers seusai Pertemuan Informal Menteri Luar Negeri ASEAN yang dilangsungkan secara virtual hari Selasa (2/3), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali menggarisbawahi prioritas Indonesia dalam isu Myanmar, yaitu “keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Myanmar.”

Untuk itu selain mendesak aparat keamanan agar menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan dan kekerasan, Indonesia “mendesak semua pihak terkait untuk memulai dialog dan komunikasi.” Guna mencapai kondisi dialog dan komunikasi yang kondusif itu, Retno Marsudi kembali menyerukan pembebasan seluruh tahanan politik.

“Untuk itu Indonesia mendesak agar semua pihak terkait memulai dialog dan komunikasi; dan kondisi yang kondusif bagi komunikasi dan dialog harus segera diciptakan, termasuk melepaskan tahanan politik,” jelasnya.

Lebih jauh Indonesia mengatakan pilihan terbaik tentunya melakukan komunikasi dan dialog internal di antara sesama pemangku kepentingan di Myanmar, namun “Indonesia yakin ASEAN juga siap memfasilitasi dialog tersebut jika diminta.”

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh menteri luar negeri Malaysia dan Filipina menyikapi meningkatnya aksi kekerasan oleh aparat keamanan terhadap para demonstran yang menentang kudeta militer 1 Februari lalu. Seminggu terakhir ini aparat keamanan tidak saja melakukan penangkapan massal, tetapi juga menggunakan pendekatan keras lain yang menelan korban jiwa.

Utusan Junta Militer Ikut Pertemuan Informal Menlu ASEAN

Pertemuan para menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN ini merupakan yang pertama kali sejak kudeta militer di Myanmar, di mana militer menangkap pemimpin masyarakat madani Aung San Suu Kyi yang sekaligus pemimpin Liga Nasional Untuk Demokrasi NLD yang menang telak dalam pemilu November lalu. Seorang pejabat tinggi yang ditunjuk oleh junta militer Myanmar, tampak hadir dalam pertemuan virtual itu.

Para menteri luar negeri dan perwakilan negara-negara di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang digambarkan di layar selama pertemuan virtual di Putrajaya, di luar Kuala Lumpur, Malaysia, 2 Maret 2021. (AFP PHOTO / H2O IMAGES)


Para menteri luar negeri dan perwakilan negara-negara di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang digambarkan di layar selama pertemuan virtual di Putrajaya, di luar Kuala Lumpur, Malaysia, 2 Maret 2021. (AFP PHOTO / H2O IMAGES)

Tidak ada deklarasi bersama yang dikeluarkan para menteri luar negeri itu. Sebaliknya masing-masing diplomat tinggi mengeluarkan pernyataan terpisah, termasuk Brunei Darussalam yang tahun ini menjadi kepala organisasi negara-negara di Asia Tenggara itu.

“Kami menyampaikan keprihatinan atas situasi di Myanmar dan menyerukan kepada seluruh pihak untuk menahan diri memicu lebih jauh terjadinya aksi kekerasan, dan agar semua pihak sedapat mungkin menahan diri dan bersikap fleksibel,” demikian petikan pernyataan Brunei Darussalam tersebut.

Ditambahkan, “para menteri luar negeri juga mendengar seruan pembebasan tahanan politik dan agar Utusan Khusus PBB Untuk Myanmar memainkan peran mediasi. Namun tidak merinci lebih jauh siapa saja yang menyampaikan seruan itu.

Beberapa Negara ASEAN Juga Seruan Pembebasan Tahanan Politik

VOA mendapatkan sedikitnya dua pernyataan menteri luar negeri lain selain Indonesia, yang juga menyerukan pembebasan tahanan politik, yaitu Filipina dan Malaysia. Delegasi Filipina bahkan menyerukan “dikembalikannya situasi sepenuhnya ke keadaan yang sebelumnya,” dan membebaskan Suu Kyi disertai dimulainya dialog.

Kantor berita Associated Press melaporkan Menteri Luar Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein sebelum pertemuan virtual itu mengatakan pihaknya memandang pengambilalihan militer sebagai kemunduran transisi demokrasi Myanmar dalam sepuluh tahun terakhir ini.

VOA belum mendapatkan pernyataan tertulis dari Singapura, tetapi dalam sebuah pertemuan di parlemen hari Senin (1/3), Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakhrisnan mengatakan pihaknya “terkejut” dengan penggunaan kekuatan mematikan terhadap warga sipil yang tidak bersenjata, dan menyebut hal itu sebagai hal yang tidak dapat dimaafkan.

Lebih jauh ia mengatakan ketidakstabilan yang berkepanjangan di Myanmar akan menimbulkan konsekuensi serius bagi negara itu dan kawasan. Vivian Balakhrisnan juga menyerukan pembebasan Suu Kyi, dan mengatakan hal ini merupakan satu-satunya cara memulai perundingan dan kembali ke jalur transisi demokrasi.

Menlu Indonesia Ingatkan Semua Pihak Hormati Piagam ASEAN

Dalam konferensi pers virtual Selasa sore, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi juga mendorong semua negara anggota ASEAN untuk memahami kembali hak dan kewajiban yang tercantum dalam Piagam ASEAN. Salah satu di antaranya adalah prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Pengunjuk rasa anti kudeta, di balik barikade darurat, berhadapan dengan aparat keamanan Myanmar di Yangon, Myanmar, Selasa 2 Maret 2021.


Pengunjuk rasa anti kudeta, di balik barikade darurat, berhadapan dengan aparat keamanan Myanmar di Yangon, Myanmar, Selasa 2 Maret 2021.

Retno meyakini tidak ada negara anggota ASEAN memiliki maksud untuk melanggar prinsip tersebut, namun di saat yang sama ia juga mengingatkan semua pihak agar menghormati prinsip-prinsip lain yang ada dalam Piagam ASEAN itu, antara lain demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, tata pemerintahan yang baik, penegakan hukum, pemerintahan yang konstitusional.

Retno menggarisbawahi bahwa nilai dan prinsip-prinsip itu merupakan pondasi untuk membangun komunitas ASEAN sebagai satu keluarga.

HRWG : Kecaman Saja Tidak Cukup

Direktur Eksekutif Human Rights Watch Group (HRWG) Rafendi Jamin mengatakan pernyataan keras atau kecaman saja tidak akan membantu dalam meredakan krisis politik di Myanmar. Ia memuji keberhasilan negara-negara ASEAN yang berhasil mengajak diplomat tinggi utusan junta militer ikut dalam pertemuan informal itu, tetapi menurutnya perlu ada upaya lain yang dilakukan.

“Artinya jalan keluar itu katakan lah 90 persen harus itu disepakati oleh negara yang bersangkutan, oleh Myanmar, sehingga akan betul-betul dilaksanakan. Karena tidak ada artinya kalau ASEAN keluar dengan pernyataan yang isinya cuma pengecaman, perintah-perintah yang tidak akan dilaksanakan oleh Myanmar, itu menjadi sia-sia,” ujar Rafendi.

Aksi demonstrasi menentang kudeta militer masih terus terjadi di sejumlah kota di Myanmar. PBB mengatakan sedikitnya 18 orang tewas dan 30 lainnya luka-luka dalam aksi demonstrasi di beberapa kota hari Minggu lalu (28/2). Penangkapan massal dan tindakan keras aparat keamanan tampaknya tidak menyurutkan para demonstran untuk tetap turun ke jalan-jalan. [fw/em]

(VOA Indonesia)

- Advertise -
Hosting Unlimited Indonesia